Desakan Terhadap Presiden Joko Widodo

Pandemi covid-19 ini tak kunjung usai. Bahkan sekarang kasus covid-19 malah semakin meningkat. Banyak yang menyebut bahwa presiden kita tidak serius dalam menangani pandemi ini. Oleh karena itu Berita politik terbaru hari ini menjelaskan Sejumlah tokoh terus mendesak Presiden Joko Widodo memimpin langsung penanganan pandemi covid-19. Jokowi diminta tidak lagi menunjuk menteri untuk mengawal penuntasan pandemi.

Desakan Terhadap Presiden Joko Widodo

Salah satu desakan datang dari Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Ia menilai, langkah ini dinilai perlu dilakukan Jokowi karena kasus penularan Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan. "Sebaiknya Bpk pimpin sendiri perang melawan virus import tsb," kata Syahrial dalam cuitan yang ia tujukkan kepada Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga mendesak hal serupa. Fadli berpendapat, Jokowi perlu memimpin langsung penanganan Covid-19 agar semua kementerian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama.

"Koordinasi di satu komando kendali dari pusat hingga daerah. Penanganan Covid-19 di negara kita tidak akan berhasil selama para pejabat pelaksananya bekerja rangkap jabatan," kata Fadli.

Desakan juga datang dari inisiator KawalCovid-19 Ainun Najib. Dia menilai Jokowi harus turun langsung agar pemerintah daerah lebih sigap menghadapi krisis. "Presiden mesti langsung mengomando seperti dilakukan di negara-negara lain. Setiap minggu memberikan petunjuk jelas, ketegasan, bahkan ancaman ke dinkes-dinkes atau daerah-daerah yang menghijaukan angkanya," kata Ainun.

Politikus senior Abdillah Toha juga meminta Jokowi bertindak tegas untuk mengatasi situasi multi krisis akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia mengingatkan Jokowi bahwa ujian bagi seorang pemimpin ialah ketika menghadapi masa krisis.

"Bapak presiden @jokowi yg saya hormati, Tes seorang pemimpin adlh pada masa krisis. Kita sdg menghadapi multi krisis dan belum tampak tanda mereda. Pandemi makin mengganas, ekonomi merosot, penegakan hukum gagal, fiskal terancam bangkrut, rakyat kecil menderita," cuit @AT_AbdillahToha seperti dikutip pada Jumat (9/7).

Namun, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons sejumlah pihak yang mendesak Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Ngabalin menilai desakan-desakan itu sebagai upaya politisasi keadaan kritis. Dia meminta semua pihak menyetop upaya semacam itu.

"Di masa sulit seperti ini, hentikan semua kegiatan yang mempolitisasi ruang publik dengan berbagai pernyataan yang merugikan konsentrasi masyarakat," kata Ngabalin. Ngabalin berkata, pemerintah terus menangani pandemi Covid-19 dengan serius, salah satunya lewat PPKM Darurat. Ia menilai penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini sangat baik.

Politikus Partai Golkar itu meminta masyarakat menyudahi perdebatan soal Jokowi harus pimpin penanganan pandemi. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah mendukung segala upaya pemerintah menuntaskan pagebluk.

Berita politik terbaru hari ini juga menjelaskan bahwa banyak yang menyuarakan pecat jokowi karena beliau tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak serius dalam menangani pandemi ini. Salah satunya yaitu Blok Politik Pelajar yang menyuarakan pemecatan Presiden Joko Widodo serta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju Jilid II.

Pernyataan tersebut disampaikan, lantaran Pemerintahan Jokowi dianggap sama sekali tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat dalam sejumlah kebijakan pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat.

Daffa dari Blok Politik Pelajar menyebut masyarakat tidak pernah didengar oleh pemerintah dalam setiap aksi demonstrasi untuk membatalkan sejumlah UU yang dianggap merugikan masyarakat. Seperti contoh Revisi UU KPK hingga Omnibus Law Cipta Kerja. Ditambah, dengan penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang dianggap cukup lambat.