Bitcoin Diklaim Bisa Perangi Korupsi

Bitcoin Diklaim Bisa Perangi Korupsi - CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan, mengatakan Bitcoin merupakan teknologi yang beda dari lainnya, baik e-banking, e-money, atau digital lainnya.

Menurutnya, teknologi Bitcoin bisa diimpelentasikan kepada bisnis finance sehingga bisa melihat pergerakan transaksi yang sedang berjalan.

"Di Bitcoin data base bisa saling berbagi. Hanya dengan memiliki nomor rekening pengguna, saya bisa melihat saldo orang lain dan transfernya ke mana saja," ujar Oscar ditemui Vivanews di Jakarta, kemarin. Oscar menambahkan, hal tersebut belum tentu bisa dilakukan di bank lainnya untuk melihat saldo berapa banyak dan transfernya ke mana saja.

Bitcoin Diklaim Bisa Perangi Korupsi

"Transaksi Bitcoin itu transparan. Maka, Bitcoin nggak cocok untuk money laundry atau pencucian uang, karena orang bisa melihatnya," jelasnya.

Ketika ditanya, memungkinkankah Bitcoin bisa menjadi alternatif untuk memantau transaksi para pegawai dari suatu instansi atau pejabat pemerintahan.

"Sebenarnya bisa tapi belum ada negara yg menerapkan karena sebenarnya kalau user ada alamat Bitcoin-nya bisa memantau seluruh transaksi dan saldo di account Bitcoin itu," paparnya.

Lebih lanjut lagi, kata Oscar, di luar negeri sudah ada beberapa yang menerapkan kepada pegawainya agar tidak melakukan kecurangan. Penggunaan Bitcoin ini, menurut Oscar sangat mudah untuk diawasi.

"Teknologi apa yang bisa memungkinkan itu? Hampir nggak ada teknologi yang seperti itu, transparan," ungkap dia.

Pergerakan Bitcoin orang per orang bisa dilihat melalui situs Blockchain.info.

Teknologi blockchain dapat membantu negara-negara seperti Kenya yang kehilangan miliaran dolar karena korupsi, menurut seorang pejabat di badan narkoba dan kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. David Robinson, penasihat antikorupsi regional di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, percaya bahwa teknologi baru seperti blockchain akan membantu Kenya memerangi korupsi pemerintah dan kejahatan ekonomi lainnya.

Menurut Nation Media Group pada 3 November, Robinson mengklaim bahwa solusi berbasis blockchain dapat memberikan keterlacakan transaksi secara penuh, melindungi pendaftar publik dari penipuan dan pemalsuan.

"Teknologi blockchain menjadi menarik bagi komunitas global dan organisasi internasional karena ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi dan melindungi pendaftar publik dari penipuan dan gangguan," katanya dikutip dari Cointelegraph.

Robinson mengatakan bahwa teknologi seperti blockchain adalah alat penting untuk meningkatkan kepercayaan karena korupsi merupakan pelanggaran kepercayaan publik.

"Kepercayaan online menjadi aset utama untuk transaksi antara orang asing dan membangun kepercayaan pada pemerintah," katanya.

Kenya dilaporkan kehilangan sepertiga dari anggarannya karena korupsi setiap tahun karena kurangnya peralatan dan teknologi modern untuk memerangi korupsi. Kegagalan melacak kasus korupsi dilaporkan menyebabkan negara merugi sebanyak US$6 miliar(Rp233 triliun) setiap tahun.

Sejumlah negara di seluruh dunia telah melihat teknologi blockchain dan kripto sebagai alat potensial untuk memerangi korupsi. Pada September 2020, Kementerian Luar Negeri Denmark merilis laporan yang menganalisis penggunaan blockchain dalam perang melawan korupsi.

Pada Juli, ketua layanan antikorupsi Kazakhstan meminta negara untuk mengembangkan mata uang digital nasional untuk memerangi korupsi di negara tersebut.